Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS pada Pemilu 2019.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kematian petugas pemilu sebagian besar karena jantung dan stroke, bukan diracun seperti kabar yang beredar. “Bukan karena diracun. [tudingan diracun] Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (14/5/2019).
Dalam siaran pers kepada sejumlah media, Moeldoko menggelar rapat bersama menteri dan pihak terkait untuk membahas meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia dan sebagainya.
Rapat membahas soal penyebab meninggalnya ratusan KPPS, penanganan bagi yang sakit dan bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Soal santunan bagi keluarga korban dan anggota KPPS yang masih sakit, juga evaluasi terhadap keseriusan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS yang perlu menjadi perhatian pada Pemilu mendatang.
Menurut Moeldoko, yang diperlukan saat ini adalah tim yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan untuk melihat dari sisi kesehatan seiring dengan beban tugas.
Hal lainnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya. Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan. (SA)
Sumber: www.depkes.go.id